Penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II berlangsung, Rabu (6/01), di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wilayah II ini meliputi Pemprov dan Kabupaten/Kota di Bali, se-Pulau Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Hadir Menteri PAN RB Komjen Pol Drs. Syafruddin, M.Si, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PAN-RB M. Yusuf Ateh, Ak, MBA, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor selaku tuan rumah, serta Kepala Daerah dan tim penyusun SAKIP seluruh Pemda Wilayah II. Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, hadir bersama Inspektur Daerah, Sekretaris Bappeda Litbang, serta Kabag Organisasi Setda Kota Bima.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Lanjutnya, SAKIP berfungsi sebagai katalisator terwujudnya efisiensi, dengan memuat ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur sehingga setiap instansi Pemerintah dadpat mengevaluasi pencapaian maupun kegagalan.

Untuk Wilayah II, sebanyak 5 Kabupaten/Kota meraih nilai A, 18 Kabupaten/Kota meraih nilai BB, 64 Kabupaten/Kota meraih nilai B, 49 Kabupaten/Kota meraih nilai CC, dan 19 Kabupaten/Kota meraih nilai C. Kota Bima meraih nilai B dengan jumlah poin 63,64, meningkat dari tahun sebelumnya yakni 62,58. 

Walikota bertekad akan terus memacu peningkatan akuntabilitas serta mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil