Kota Bima

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima melaksanakan kegiatan Asistensi Desk Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (Renaksi RB) Tahun 2026 yang berlangsung selama empat hari, mulai Senin, 13 Juli hingga Kamis, 16 Juli 2026, bertempat di Ruang Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bima.

Kegiatan asistensi ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah yang memiliki peran sebagai pengampu maupun pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di antaranya Bappeda, Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), BKPSDM, DPMPTSP, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bagian Hukum Setda, serta perangkat daerah lainnya.

Pelaksanaan desk ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah mengenai penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026, memastikan kesesuaian indikator dan target kinerja, serta melakukan verifikasi terhadap kelengkapan bukti dukung yang diperlukan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum konsultasi dan pendampingan teknis dalam menyusun rencana aksi yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional maupun prioritas pembangunan daerah.

Melalui proses asistensi ini, setiap perangkat daerah diberikan pendampingan untuk menyempurnakan dokumen Renaksi RB agar memenuhi kaidah penyusunan yang baik, realistis, serta dapat diimplementasikan secara efektif. Bagian Organisasi juga memberikan masukan terhadap indikator, output kegiatan, jadwal pelaksanaan, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama tahun 2026.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima menyampaikan bahwa pelaksanaan desk Renaksi Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan Reformasi Birokrasi di setiap perangkat daerah. Dengan adanya kesamaan persepsi dan kelengkapan bukti dukung sejak tahap perencanaan, diharapkan implementasi Reformasi Birokrasi dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik di Kota Bima.

Melalui kegiatan asistensi ini, Pemerintah Kota Bima menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 dapat terlaksana secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.