Kota Bima - Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bima turut berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pembekalan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima, Rabu (11/11/2026), bertempat di Aula Bappeda Kota Bima.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi, pejabat fungsional dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bima, serta para camat, lurah, dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kecamatan dan kelurahan se-Kota Bima.

Bimtek ini menjadi wadah penguatan pemahaman aparatur terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari aspek regulasi, tata kelola pengadaan barang dan jasa, penguatan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, hingga peningkatan standar pelayanan publik.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Hukum menyampaikan materi mengenai regulasi hukum yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu, turut dibahas Gerakan Kembali Mbojo Matoi sebagai gerakan yang tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan pemerintahan, serta pelestarian nilai-nilai dan budaya lokal Bima.

Selanjutnya, materi mengenai tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah disampaikan oleh pejabat fungsional dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bima. Materi ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa agar pelaksanaannya berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima, Ilham, S.Si., menyampaikan materi terkait Penguatan Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja, dan Standar Pelayanan Publik, termasuk pembahasan mengenai perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur di lingkungan kecamatan dan kelurahan.

Dalam pemaparannya, ditekankan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Setiap perangkat kecamatan dan kelurahan diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, pemahaman terhadap standar pelayanan publik menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh seluruh aparatur. Pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan kepastian prosedur, ketepatan waktu, transparansi, tanggung jawab, serta sikap profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pembahasan mengenai perhitungan TPP juga menjadi bagian penting dalam materi yang disampaikan, guna memberikan pemahaman kepada aparatur kecamatan dan kelurahan mengenai ketentuan dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai sesuai regulasi yang berlaku.

Kegiatan Bimtek berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, kendala, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Sesi ini diharapkan dapat memperjelas pemahaman peserta sekaligus menjadi ruang berbagi informasi dan solusi terhadap berbagai permasalahan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan se-Kota Bima semakin memahami regulasi, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme kerja, serta mampu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada akhirnya, peningkatan kapasitas aparatur bukan hanya bertujuan memenuhi aspek administratif dan regulasi, tetapi juga harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aparatur pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik, benar, profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Bima.